Akhirnya aplikasi PMP V1.4 Sudah Bisa Digunakan

sdndelsa.com
Akhirnya aplikasi PMP V1.4 murni sudah bisa diunduh tanpa harus bingung delet sana sini ketika ops sedang galau, walau dalam pengiriman masih sulit. Yang belum kebagian silahkan unduh link dibawah 

Perbaikan

[Perbaikan] Jumlah pertanyaan pada daftar validasi komite dan pengawas sekolah
[Perbaikan] Optimasi proses pada verifikasi kuesioner PTK dan Peserta Didik
[Perbaikan] Bug pada saat backup data
[Perbaikan] Bug pertanyaan tidak tampil pada pertanyaan bagian C13 - C19
[Perbaikan] Bug pada fitur restore data
Pembaruan

[Pembaruan] Tabel verifikasi kuesioner pengawas sekolah
[Pembaruan] Tabel verifikasi kuesioner komite sekolah
[Pembaruan] Menu Daftar Pembaruan
[Pembaruan] Keterangan username dan password hasil salin pengguna PTK dan Peserta Didik
[Pembaruan] Indikator koneksi ke aplikasi dapodik pada saat login
[Pembaruan] Isian untuk pertanyaan dan pilihan lainnya
[Pembaruan] Modul submit untuk setiap responden kuesioner
[Pembaruan] Modul pengecekan jumlah pertanyaan terjawab dan sisanya di modul submit
[Pembaruan] Verifikasi kirim data mengacu pada submit setiap responden yang telah mengerjakan
[Pembaruan] progress bar di setiap bagian kuesioner

Link Unduhan

Versi Instaler

Versi Patch

Trima Kasih..... selamat bekerja salam satu data.

Read More

Edukasi IT Sepatutnya Masuk Kurikulum

JAKARTA - Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, sudah seharusnya edukasi mengenai IT masuk dalam kurikulum di sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Selatan, Prof Dr Hj M Wasir Thalis MS, dalam media gathering di Gedung PGRI, Jakarta, belum lama ini.

"Iyalah tentunya perlu. Apalagi kan sekarang memang IT juga sedang berkembang pesat," ungkapnya kepada Okezone.

Selain itu, demi meminimalisasi para pengguna IT tersebut terkendali, maka diperlukan peran ahli IT. "Nah itu perlu yang namanya peran dari ahli IT. Kan ada tuh seperti di Google yang juga bisa mengontrol gimana caranya supaya konten ini tidak bisa diakses oleh pengguna," imbuhnya.

Hal lain yang menjadi alasan mengapa edukasi tentang IT perlu masuk dalam kurikulum, yakni agar generasi kita tidak tertinggal dengan teknologi yang sedang berkembang. "Kalau kita tidak menguasai IT nanti kita akan ketinggalan dong," ucapnya.

Wasir menambahkan bahwa IT bukan hanya bagian dari mata pelajaran yang ada di sekolah. Namun yang terpenting adalah IT bisa menjadi pelajaran wajib di sekolah.

"Selain itu siswa akan lebih paham juga dengan dunia IT," tambahnya.

Sumber : okezon.com

Read More

MENKEU : BANYAK SEKOLAH KAYAK "KANDANG KAMBING" PADAHAL DANA PUSAT NGALIR TERUS, SALAHNYA DIMANA ?

Bapak dan ibu Guru salam sejahtera dan salam edukasi !!

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa mandeknya pembangunan di daerah bukan semata-mata lantaran tidak adanya anggaran pembangunan.

Sebab anggaran dari pemerintah pusat selalu mengucur ke daerah melalui dana transfer daerah dan dana desa.

Namun kata perempuan yang kerap dipanggil Ani itu, masih ada cerita-cerita klasik tentang pembangunan di daerah yang mandek dengan alasan kekurangan anggaran.

"Kan ironis di satu sisi kelebihan anggaran, tetapi di sisi lain tadi bapak-ibu ada cerita sekolah masih kaya kandang kambing, satu sisi ada cerita kekurangan gizi," ujar Ani saat rapat kerja dengan Kondisi XI DPR, Jakarta, Selasa (31/8/2016).

"Ini bukan soal kekurangan duit, ada duit tapi tidak dipakai di tempat yang harusnya dipakai. Akhirnya rakyat yang menanggung," lanjut perempuan berusia 54 tahun itu.

Dari pengalaman melihat banyak negara, Ani menilai persoalan pembangunan di Indonesia masih tergolong bagus.

Sebab sesungguhnya Indonesia memiliki sumber daya dana di tengah persoalan pembangunan.

Adapun sejumlah negara justru memiliki masalah terhadap pembangunannya, tetapi tidak memiliki sumber daya dana yang cukup untuk menyelesaikan persoalantertentu.

Meskipun transfer daerah dan dana desa digelontorkan pemerintah pusat, banyak daerah yang lamban melakukan penyerapan.

Hingga akhir Juli 2016 lalu, anggaran yang mengendap di bank-bank daerah masih Rp 224 triliun atau naik Rp 9,9 triliun dari posisi Juni 2016.

Tahun depan, pemerintah akan lebih memetakan semua dana transfer ke masyarakat miskin di daerah untuk melihat apa saja yang mereka dapatkan.

Jangan sampai tutur Ani, kondisi masyarakat miskin tidak membaik padahal anggaran kesehatan, pendidikan, transfer langsung, hingga Bangunan Operasional Sekolah (BOS) selalu mengucur.

"Duit itu satu hal ya, tetapi harus ada kesempatan kualitas sekolah harus diperbaiki, kualitas sanitasi harus diperbaiki, dan yang lain-lain," kata mantan Direktur Bank Dunia itu.

Sebelumnya, sejumlah Anggota Komisi XI mengeritik langkah Ani menahan anggaran transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa Rp 2,8 triliun.

Penundaan pengucuran anggaran itu dinilai akan berpengaruh besar kepada daerah, terutama desa.

(Sumber : kompas)

Read More

Ini Fokus Kemdikbud untuk Pendidikan dan Kebudayaan

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki tujuh arah kebijakan dalam pembangunan pendidikan 2017. Di antaranya, memenuhi pembiayaan kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.

“Penekanan pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang dan jalur pendidikan, baik negeri maupun swasta, dengan kesenjangan kualitas yang semakin kecil,” ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di hadapan anggota Komisi X DPR RI, seperti keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (2/9/2016).

Kemdikbud terus berusaha melakukan pengembangan dalam pendidikan dan kebudayaan yang merujuk pada Nawacita. Nawacita sendiri sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, revolusi karakter bangsa, meningkatkan produktivitas rakyat, serta daya saing di pasar internasional. Selain itu juga untuk memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kemudian kebijakan pendidikan juga akan mengarah pada perhatian lebih besar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kemdikbud juga akan menaruh perhatian kepada masyarakat kurang mampu dan kelompok marginal agar lebih mudah mengakses layanan pedidikan agar memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Sementara untuk kebudayaan, Kemdikbud juga memiliki tujuh kebijakan yakni meningkatkan pemahaman publik terhadap nilai-nilai luhur, bekerja sama dengan kementerian lainnya dan lembaga untuk meningkatkan toleransi.

Pendidikan seni dan budaya di usia dini juga akan semakin ditingkatkan, terutama pada penyediaan sarana dan prasarana. Kemdikbud juga akan mengembangkan sistem registrasi dan pengelolaan warisan budaya agar efektif.

"Kami juga akan mengembangkan indeks pembanguan manusia (IPM/HDI) untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di bidang kebudayaan,” ucap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Target selanjutnya yang ingin dicapai adalah pada Kartu Indonesia Pintar (KIP). Lalu juga untuk membangun 2.500 ruang kelas baru, merehabilitasi 41.000 ruang kelas, merenovasi 294 sekolah serta membangun 2.140 laboratorium, dan membangun 1.332 perpustakaan. (afr)

Sumber: http://news.okezone.com

Read More

Menteri Yohana: 3.000 Anak Masuk Jaringan Prostitusi Gay

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan ada 3.000 anak menjadi korban prostitusi kaum gay. Angka itu menambah deretan panjang jumlah kasus penjualan anak untuk kaum penyuka sesama jenis.

Kasus prostitusi anak untuk kaum homoseksual tersebut mencuat saat Bareskrim Mabes Polri menciduk AR yang rupanya menjajakan 99 anak melalui media sosial untuk kaum gay. Pelaku sendiri kini mendekam di tahanan dan dijerat dengan pasal berlapis UU ITE dan UU Perlindungan Anak.

Beberapa bulan lalu saya sudah katakan ada 3.000 anak yang masuk jaringan gay ini. Mungkin sudah mulai kita menguak ini, kasus ini, sehingga jadi perhatian antar-kementerian, lembaga, baik kami, kementerian yang melindungi anak-anak, dan juga kepolisian, dan juga Kemensos‎, dan lain-lain yang terkait anak-anak," kata Yohana di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Namun, Menteri Yohanna belum mendapat data pasti mengenai jumlah anak yang masuk jaringan AR. "Jadi melalui medsos ini, kelihatannya AR mengajak dan mengimbau anak-anak itu dan kami tidak tahu berapa anak-anak yang terlibat," lanjutnya.

Yohana menyatakan sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait hukuman apa yang patut diberikan ke AR, residivis kasus anak yang baru keluar dari penjara selama enam bulan.

"Saya akan mendampingi terus Bareskrim sehingga kita bisa menguak kembali jaringan kasus seperti ini karena melibatkan anak-anak yang menjadi korban," sebutnya.

Sumber :http://news.okezone.com/

Read More

Daftar Kabupaten dan Kota Bakal Tak Gaji PNS 4 Bulan

JAKARTA – Sebanyak 169 kabupaten dan kota bakal kesulitan membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membekukan penyaluran dana alokasi umum (DAU) tahun 2016.

Pembekuan penyaluran DAU sebesar Rp 19,4 triliun tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU tahun anggaran 2016.

Pembekuan dana DAU menjadi kabar buruk bagi para pegawai PNS di 169 kabupaten dan kota. Sebab, dengan dibekukannya dana DAU, maka gaji PNS terancam tak dibayarkan selama empat bulan ke depan, mulai September hingga Desember 2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Kemenkeu menunda penyaluran DAU, yakni perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun.

Sejumlah daerah daerah memprotes kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan itu bakal membuat PNS di daerah bakal tidak gajian. Padahal, PNS diangkat oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menjelaskan, penundaan atau pembekuan DAU sangat tidak logis, karena anggaran dari pemerintah pusat itu sebagian besar untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS).

“Logikanya DAU itu enggak akan ditahan apalagi dipotong, karena peruntukan DAU itu kan sebesar-besarnya untuk kepentingan PNS. Nah, PNS kan yang menentukan keseluruhan urusan pusat,” ucap Usmar.

Di Kota Surabaya, sebanyak 16 ribu PNS terancam tidak gajian selama empat bulan akibat kebijakan tersebut. Sementara di Kabupaten Bogor, sebanyak 20 ribu PNS bakal mengalami hal serupa.

“Kalau DAU seratus persen kita pakai untuk gaji. Itu pun biasanya kurang. Saya tak bisa membayangkan kalau ditunda, masak gajinya kita kurang,” ungkap Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Berikut ini Peraturan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berisi daftar kabupaten dan kota yang DAU-nya ditunda selama 4 bulan:

DAFTAR KABUPATEN DAN KOTA YANG DANA DAU-NYA DIBEKUKAN MENKEU

Sumber: http://pojoksatu.id

Read More